a.    Praktek GCG di PJB
Implementasi GCG merupakan komitmen PJB dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terus disempurnakan guna mencapai praktik terbaik serta penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan GCG yang semakin efektif.
Seluruh manajemen dan segenap jajaran pengurus PJB berkomitmen menerapkan GCG secara profesional dan berkelanjutan guna mewujudkan Perusahaan dengan tata kelola yang beretika dan bertanggung jawab.

Penerapan GCG PJB memperhatikan perkembangan terkini dan best practice yang berlaku seperti :
1.    Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)
2.    ASEAN Corporate Governance Scorecard
3.    Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional
4.    Kebijakan Governance (KNKG)
5.    Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai bentuk keseriusan PJB dalam Penerapan tata kelola Perusahaan, PJB menyusun kebijakan internal sebagai pedoman harian penerapan GCG di lingkungan PJB dan melakukan serangkaian kegiatan yang dapat mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, yaitu diwujudkan dalam berbagai macam bentuk, diantaranya adalah dengan:
1.    Pedoman GCG
2.    Pedoman Code of Conduct (CoC)
3.    Melaksanakan pengukuran assessment GCG secara berkala
4.    Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual)
5.    Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
6.    Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest/CoI)
7.    Program Pengendalian Gratifikasi
8.    Pedoman Penegakan Disiplin dan Penanganan Pelanggaran
9.    Berbagai Kebijakan dan Prosedur Perusahaan senantiasa terus dilengkapi dan disempurnakan serta disesuaikan dengan pertauran yang berlaku dan terbaru
10.  Program PJB Bersih
11.  Melaksanakan Malcolm Baldrige secara berkala

b.    Pedoman GCG (GCG Code)

Download
GCG Code merupakan payung kebijakan sebagai landasan PJB dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai standar best practices dan prinsip-prinsip GCG. PJB telah memiliki Pedoman GCG sejak tahun 2005 dan mengalami perubahan pada tahun 2010 kemudian kembali diubah tahun 2013. Pedoman GCG sedang dalam proses penyempurnaan kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan dan perkembangan regulasi terkini, terutama terkait dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.

Adapun aspek yang diatur dalam GCG Code tersebut, antara lain adalah:
1.    Visi dan Misi Perusahaan
2.    Nilai-nilai Budaya Perusahaan
3.    Bab Pendahuluan, yang memuat latar belakang pentingnya GCG Code, maksud dan tujuan serta mekanisme pengembangan terhadap GCG Code
4.    Bab Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan, yang menjelaskan pengertian dan praktek PJB terhadap prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.
5.    Bab Organ Perusahaan, yang menguraikan organ Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi
6.    Bab Ketentuan Tata Kelola Perusahaan, berisi aspek-aspek pokok GCG perusahaan yang mencakup Standar Akuntansi dan Pengendalian Internal; Penggunaan Aset Perusahaan; Kerahasiaan dan Keterbukaan Informasi; Hubungan dengan Pemegang Saham; Hubungan dengan Stakeholders; Benturan Kepentingan; Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat; Pemanfaatan Teknologi; Manajemen Risiko; Diskriminasi, Pelecehan, Ancaman dan Kekerasan; Hadiah dan Layanan; serta Aktivitas Politik

c.    Pedoman Code of Conduct (COC)

Download
Komitmen terhadap implementasi GCG juga ditunjukkan PJB dengan membangun budaya perusahaan yang baik melalui pedoman etika dan perilaku Code of Conduct (CoC) PJB yang telah dimiliki sejak tahun 2002. Pedoman tersebut telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala yaitu pada tahun 2009 dan 2012. CoC yang berlaku saat ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 094.K/010/DIR/2012 dan No.005.SK/DKPJB/2012 tanggal 4 November 2012.

Aspek yang diatur dalam CoC adalah sebagai berikut :
1.    Integritas jujur dan dapat dipercaya
2.    Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) serta Pelestarian Lingkungan
3.    Persaingan Usaha
4.    Kerahasiaan Informasi dan Komunikasi
5.    Hubungan dalam Bekerja
6.    Hubungan dengan para Pemangku Kepentingan
7.    Keterlibatan Politik
8.    Pernyataan Palsu dan Konspirasi
9.    Benturan Kepentingan
10.  Gratifikasi dan Hadiah


d.    Board Manual

Download

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki pedoman dalam menjalankan fungsi dan peran jabatannya sesuai dengan cakupan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya serta mengatur garis koordinasi antara keduanya yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Board Manual PJB telah ditinjau dan dimutakhirkan secara berkala dan yang terbaru ditetapkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 25 November 2014.


e.    Gratifikasi

Download
Gratifikasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Penerimaan gratifikasi (gratifikasi yang dianggap Suap, gratifikasi dalam kedinasan dan gratifikasi yang bukan suap dan kedinasan); Pemberian dan Permintaan. Sejalan dengan program “PLN Bersih No Suap” yang didukung dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor. 0060.K/DIR/2014 tentang Pedoman PLN bersih, PJB telah melakukan deklarasi “PJB Bersih” yang diikuti oleh seluruh karyawan serta mitra kerja PJB melalui kegiatan Supplier Gathering pada tanggal 6 Mei 2015 di PJB Kantor Pusat Surabaya.

Program tersebut diperkuat dengan Pedoman PJB Bersih yang ditetapkan Direksi melalui Keputusan Direksi No. 092.K/010/DIR/2014. Ketentuan terkait dengan gratifikasi juga telah disebarkan secara luas melalui berbagai media cetak maupun elektronik, seperti brosur, pamflet, majalah, website, dan media lainnya. Sosialisasi kepada stakeholders eksternal dilakukan melalui pemberitahuan resmi melalui media masa,pengkomunikasian CoC dalam website perusahaan serta Supplier Gathering.


f.    Whistleblowing System

Download
PJB menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan PJB dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip - prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perusahaan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Whistleblowing System (WBS) adalah sistem yang berguna untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PJB. PJB telah memiliki kebijakan WBS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 069.K/010/DIR/2010. Pada Tahun 2012, PJB melakukan revisi atas kebijakan WBS berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Direksi dan Dewan Komisaris Nomor: 095.K/010/DIR/2012 dan Nomor: 007.K/DK/PJB/2012